AS soroti sistem pembayaran QRIS dan GPN milik Indonesia. Apakah benar membatasi akses asing?Simak reaksi warganet dan tanggapan pemerintah

Dalam beberapa bulan terakhir, dunia perdagangan internasional dihadapkan pada beragam isu yang kompleks, dan salah satunya berasal dari Indonesia. Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi sorotan, terutama setelah pernyataan dari berbagai pihak di Amerika Serikat (AS) yang menilai kedua inisiatif ini sebagai potensi hambatan dalam perdagangan. Artikel ini akan mengupas sejarah dan dampak kebijakan tersebut serta perspektif yang dihadirkan oleh AS.

Manfaat QRIS dan GPN bagi Ekonomi Indonesia

QRIS adalah sistem pembayaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang memungkinkan transaksi menggunakan kode QR. Dalam satu kode QR, berbagai metode pembayaran dapat diintegrasikan, memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien. Di sisi lain, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran di dalam negeri, memastikan transaksi keuangan yang lebih aman dan handal.

Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Dalam konteks domestik, inisiatif ini menguntungkan karena dapat mempercepat inklusi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan perbankan.

Reaksi dari Amerika Serikat: Argumen yang Diajukan AS

Keterbatasan Akses untuk Perusahaan Asing: AS mengkhawatirkan bahwa sistem QRIS dan GPN dapat membatasi akses perusahaan dari luar negeri yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi digital Indonesia. Jika perusahaan asing tidak dapat dengan mudah menggunakan sistem ini, maka mereka mungkin memilih untuk tidak berinvestasi di Indonesia.

Sumber Berita

Kepatuhan Regulasi: Dalam konteks perdagangan internasional, kepatuhan terhadap regulasi internasional menjadi sangat penting. AS mungkin menilai bahwa QRIS dan GPN tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional, yang dapat berpotensi menjadi hambatan dalam negosiasi perdagangan dan perjanjian investasi.

Sumber Berita

Inovasi dan Persaingan: Melalui pernyataan resmi, beberapa pihak di AS menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat membatasi inovasi dan persaingan sehat dalam sektor teknologi finansial, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lokal.

Sumber Berita

Warganet Pasang Badan: Begini Reaksi Garang Warganet Indonesia

sumber: https://analytics.kazee.id/

Berikut adalah analisis tren media yang terjadi pada periode 15-21 April 2025:

1. Lonjakan berita pertama pada 20 April 2025 mencapai 494 berita, dipengaruhi oleh isu terkait sorotan Amerika Serikat terhadap penggunaan QRIS dan GPN dalam negosiasi tarif impor, serta dampaknya bagi perusahaan asing.
2. Lonjakan berita kedua pada 21 April 2025 mencapai 916 berita, dipengaruhi oleh isu terkait kelanjutan pembahasan mengenai penggunaan QRIS dan GPN, termasuk pandangan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Berita yang terus muncul pada periode ini antara lain:

1. Isu penggunaan QRIS dan GPN yang menjadi sorotan dalam negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Menko Perekonomian, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terkait isu tersebut.

sumber: https://analytics.kazee.id/

Atensi tertuju pada replikasi cuitan dari akun @ardisatriawan yang menginformasikan kelebihan QRIS dan GPN. Akun tersebut merasa heran mengapa US mengeluh dengan kebijakan QRIS dan GPN. Adapun responnya sebanyak 5.7 k repost, 23 k likes dan 309 komentar.

Berikut ragam komentar warganet lainnya:

Replikasi cuitan dari akun @ardisatriawan yang menginformasikan kelebihan QRIS dan GPN

Sampel Postingan

Warganet mengajak wujudkan ASEAN ramah berdagang

Sampel Postingan

Tidak hanya Indonesia, negara lain turut dikomentari AS terkait sistem pembayaranya

Sampel Postingan

US merasa tidak nyaman dengan QRIS

Sampel Postingan

Respon Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang berwenang, tentunya menanggapi isu ini dengan serius. Mereka berupaya untuk menunjukkan bahwa QRIS dan GPN bukanlah hambatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global. Dalam beberapa pernyataan, pemerintah menekankan pentingnya digitalisasi yang inklusif serta upaya untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Berikut ini adalah pihak yang memberikan pernyataan di media:

1.         Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang percaya, apabila pemerintah melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, Indonesia dapat menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi QRIS dan GPN kepada mitra internasional. “Hal ini dapat membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan sistem pembayaran yang inklusif dan efisien, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global,”

https://ekonomi.bisnis.com/read/20250418/9/1870164/pemerintah-perlu-kasih-paham-amerika-soal-manfaat-qris-dan-gpn-saat-nego-tarif-trump

2.         Direktur Eksekutif Center for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Zaenul Ula

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo sebaiknya jangan mundur soal QRIS dan GPN meski Presiden AS Donald Trump minta itu sebagai salah satu syarat negosiasi tarif impor AS – Indonesia. “Trump terlalu campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Saran saya, sebaiknya Pak Pery jangan mau mundur untuk mempertahankan QRIS dan GPN,”

https://asianpost.id/pak-perry-jangan-mau-mundur-soal-qris-gpn-berani-ndak-you-sama-trump/

3.         Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan bahwa kerja sama sistem pembayaran seperti QRIS dan fast payment dengan negara lain sangat bergantung pada kesiapan masing-masing negara. "Intinya, qris ataupun fast payment lainnya kerjasama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara, jadi kita tidak membeda-bedakan kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak, gitu kan,"

https://voi.id/ekonomi/477024/bi-buka-suara-soal-qris-dan-gpn-tegaskan-tidak-ada-diskriminasi-negara

4.          Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masukan dari pihak AS. “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,”

https://economy.okezone.com/read/2025/04/18/320/3131948/as-soroti-qris-dan-gpn-dalam-negosiasi-tarif-impor-menko-airlangga-colek-bi-dan-ojk

Kesimpulan

Kebijakan QRIS dan GPN merupakan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong era digitalisasi. Namun, pandangan yang diambil oleh Amerika Serikat menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Sementara Indonesia berupaya untuk memperkuat sistem pembayaran domestiknya, kebutuhan untuk juga mempertimbangkan dampak global dari kebijakan ini sangatlah penting. Sinergi antara penguatan kebijakan lokal dan keterhubungan dengan sistem internasional menjadi kunci untuk mencapai kemenangan dalam perdagangan yang saling menguntungkan.

Sistem pembayaran di Indonesia tidak terlepas dari peran vital Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur. Inovasi seperti QRIS dan GPN merupakan langkah maju dalam memodernisasi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan. Meskipun terdapat penilaian dari luar yang menyebutkan adanya hambatan, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mengembangkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan dinamika global, termasuk dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Dengan sikap profesional dan terbuka terhadap kritik, BI menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran harus tetap menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi Indonesia ke depan.