Manfaat Big Data Dalam Sektor Politik - Kehadiran big data telah membantu banyak pihak dalam mengefektifkan pekerjaan di berbagai sektor, salah satunya dalam sektor politik. Dalam berpolitik, umumnya aktor politik memiliki tujuan dan target agar bisa mendapatkan suara dan meraih kemenangan dengan maksimal. Untuk menunjang tujuan politik tersebut, big data sangat berperan penting didalamnya.

Di dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menjelaskan manfaat big data dalam sektor politik beserta contohnya. Namun, sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengetahui apa arti big data itu sendiri.

Memahami Apa Itu Big Data

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada artikel berjudul Big Data : Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Cara Kerjanya, dijelaskan bahwa big data adalah sekumpulan data kompleks yang memiliki volume atau jumlah sangat besar yang terus bertambah setiap waktu dan perlu metode khusus dalam mengelolanya.

Berbicara tentang big data, ada tiga karakteristik penting didalamnya yaitu volume, variety, velocity. Volume terkait dengan jumlah dan besarnya data. Variety merupakan tipe atau jenis data, misalnya teks, gambar, tabel, dan video. Sedangkan velocity adalah kecepatan pemrosesan data sampai menghasilkan laporan yang diinginkan.

Big Data digunakan sebagai alat penunjang dalam aktivitas komunikasi politik. Kalangan politik bisa memakai big data untuk memahami kondisi sosial dan lokasi secara spesifik dengan media sosial analitik.

Dilansir dari medium.com, survei yang dilakukan Sharing Vision di Indonesia pada tahun 2016, menyatakan sebanyak 74% dari 35 orang responden mengaku berpotensi mengadopsi big data. Dalam survei tersebut, tidak ada satu pun responden yang meragukan keberhasilan big data dalam menunjang pengambilan keputusan.

Baca Juga :Mengapa Big Data Begitu Penting?

Peran Big Data dalam Bidang Politik

Seiring kemajuan era digital dan teknologi, tren big data mulai berkembang di berbagai belahan dunia. Terlebih lagi, peluang untuk beropini dan berdiskusi khalayak umum di media sosial semakin terbuka lebar. Hal ini berarti data-data yang dihasilkan di internet semakin banyak. Data-data yang terekam dapat berupa profiling demografi, hobi, pekerjaan, hingga afiliasi partai politik.

Melihat peluang tersebut, banyak partai politik yang memanfaatkan teknologi big data secara masif. Melalui big data, partai politik dapat menganalisis sebuah isu di masyarakat dan meresponnya secara lebih cepat dan tepat.

Praktik politik dengan basis teknologi big data akan membawa parpol menjadi organisasi modern yang dapat mempengaruhi pilihan politik khalayak. Mengingat kini khalayak didominasi generasi Z dan millenial yang menjadi target penerus partai politik masa depan.

Berikut merupakan beberapa peran dan manfaat big data dalam bidang politik, diantaranya.

1. Membangun Strategi Komunikasi Politik

Untuk membangun strategi politik yang efektif, big data analytics memainkan peran penting didalamnya. Banyak politisi menggunakan teknologi big data untuk memajukan misi mereka.

Pemilih yang beragam membuat setiap partai politik harus mampu menyusun inovasi dan strategi dalam menyasar pemilih. Tanpa strategi yang tepat, akan sulit bagi parpol untuk bisa mendapatkan suara dalam pemilihan umum.

Data-data yang berkaitan dengan pemilih terhimpun dalam big data dan dapat dijadikan referensi dalam menentukan bagaimana cara dan strategi kampanye.

2. Memetakan Fokus Dan Sasaran Kampanye

Media sosial berbasis big data memiliki pengaruh besar pada tingkat kepentingan publik di bidang politik. Social media dimanfaatkan sebagai alat kampanye untuk menyebarkan dan bertukar pesan pada audiens agar mereka dapat mempengaruhi realisasi dan keputusan dalam otoritas politik.

Big data digunakan kedua pasangan calon untuk memetakan fokus dan sasaran kampanye serta menyusun strategi komunikasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar pasangan calon memperoleh kemenangan.

Melalui teknologi big data, aktor politik dapat dengan mudah memetakan demografi pemilih, preferensi politik, media, isu, sentimen, opini juga framing. Dengan begitu, kandidat dapat merancang strategi komunikasi yang tepat agar mendapat kepercayaan pemilih.

3. Menganalisis Sebuah Isu di Masyarakat

Isu-isu yang berkembang di media terangkum dalam kumpulan data besar (big data) yang memuat konten dan informasi yang banyak dibicarakan oleh publik. Didukung dengan teknologi Artifical Intelligent, yang mampu mengolah big data untuk kepentingan politik. Konten-konten tersebut nantinya dapat diolah menggunakan tools media monitoring dan menghasilkan beberapa data yang dapat dimanfaatkan.

Adapun data-data yang dihasilkan yakni sentimen, top isu, top person hingga top organisasi. Fitur top isu digunakan untuk mengetahui skala prioritas dari isu-isu beredar di media. Berbekal mengetahui isu yang hangat di masyarakat, aktor politik beserta tim suksesnya dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah isu beredar.

Misalnya, ajang sengit dalam pemilu 2019 menyeret Prabowo Subianto dalam isu kasus penculikan aktivis pada moneter 1998 serta isu pelanggaran HAM karena mengikuti pilpres ketiga kalinya. Perbincangan isu ini sempat ramai di media sosial, menanggapi isu ini Prabowo secara langsung mengklarifikasi isu tersebut. Selain itu, tim sukses Prabowo juga menggencarkan buzzer mereka dengan menyebarkan konten-konten positif mengenai Prabowo.

4. Memprediksi Hasil Pemilu

Teknologi dengan big data dapat dijadikan acuan untuk memprediksi hasil pemilihan umum dan daerah.Contohnya pada tahun 2018 tersebar isu terkait nama-nama peserta pemilu presiden yang akan naik dalam pemilu 2019. Melalui media monitoring, tokoh yang paling dibicarakan di media adalah Joko Widodo, Prabowo Subianto bahkan Agus Harmurti Yudhoyono.

Contoh Pemanfaatan Big Data dalam Bidang Politik

Di era serba digital ini, pemanfaatan big data banyak digunakan terutama di Indonesia dan dunia. Berikut merupakan contoh penggunaan big data dalam bidang politik.

1. Kampanye Pemilihan Umum Presiden Indonesia (2019)

Peran big data dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia tentu sangatlah bermanfaat. Pemilu tahun 2019 mengusung dua pasangan presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saat itu, pemilih milenial menjadi sasaran utama dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal ini dikarenakan jumlah pemilih mayoritas adalah kalangan milenial. Menurut Survey dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pemilih milenial berjumlah sekitar 30 sampai 40 persen atau sebanyak 80 juta dari total 185 juta pemilih. Kedua tim sukses capres dan cawapres memanfaatkan strategi komunikasi melalui social media big data dalam media sosial untuk mengumpulkan data para pemilu dalam ajang pemilu 2019.

Strategi komunikasi dalam media sosial dianggap lebih efektif dan optimal selain strategi komunikasi konvensional. ASEAN Youth Survey 2019 merilis data bahwa dari 97% anak muda Indonesia yang menjadi responden, media sosial favorit generasi muda Indonesia adalah Twitter dan Instagram (Redaksi WE Online, 2019).

Kedua pasangan capres dan cawapres berlomba-lomba mendapatkan hati milenial agar mempengaruhi pilihan politik mereka. Saat itu, pertarungan tagar di media sosial sangat sengit ditandai dengan terpecahnya dua kutub yang menggaungkan hashtag #2019GantiPresiden dan #2019JokowiLagi.

Data-data berupa gaungan hashtag terekam dalam sebuah kumpulan data besar yang selanjutnya dapat diidentifikasi dan diolah oleh tim sukses masing-masing. Big data dalam media sosial dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan bagaimana strategi komunikasi kampanye oleh aktor politik.

2. Kampanye Donald Trump – Cambridge Analytica

Media sosial menjadi media digital yang seringkali diamati oleh aktor politik dalam kontestasi Pemilihan Umum, terutama antar pendukung yang saling serang dan mengagungkan Presiden pilihannya.

Peran big data dalam bidang politik dianggap memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi otoritas politik khalayak. Bentuk big data dapat berupa data pribadi khalayak yang bersifat privasi. Dalam politik, ada yang menyalahgunakan dengan mencuri data secara ilegal untuk kepentingan politik. Seperti kasus Cambridge Analytica di Amerika Serikat pada 2016.

Cambridge Analytica, merupakan sebuah anak perusahaan dari SCL Group, kontraktor yang seringkali mengerjakan proyek pemerintah dan politik maupun militer. Cambridge Analytica merupakan firma yang ditunjuk oleh Donald Trump untuk mengurusi kampanye pada pemilihan lalu. Firma ini diduga berbuat curang untuk memenangkan calon presiden Donald Trump.

Kasus Cambridge Analytica terungkap sejak The New York Times dan The Observer melaporkan bahwa Cambridge Analytica telah menyedot sekitar 50 juta data pada akun Facebook pemilih AS secara ilegal pada 2014, yang kemudian berlanjut pada pemilihan 2016 lalu

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan sebuah data yang sifatnya privat dan berbahaya jika digunakan secara salah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu adanya regulasi yang melindungi Big Data, khususnya hal yang menyangkut data pribadi, agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Kesimpulan

Manfaat big data dalam bidang politik sangatlah beragam diantaranya memudahkan aktor politik membangun strategi komunikasi politik, memetakan fokus dan sasaran kampanye, menganalisis sebuah isu politik di masyarakat dan memprediksi hasil pemilu. Media sosial juga berperan penting dalam kampanye politik yang mampu mendisrupsi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Referensi

https://www.jawapos.com/opini/23/09/2019/big-data-dan-partai-modern-4-0/

https://medium.com/labtek-indie/memanfaatkan-data-untuk-kepentingan-politik-ef6f0b3ad7ec

https://sharingvision.com/

https://dpp.fisipol.ugm.ac.id/big-data-dan-perannya-dalam-politik-elektoral-di-indonesia/