Agnez Mo dan Kontroversi Royalti: Apa yang Terjadi?
Iqbal Syakir
19 February 2025 13:54

(Photo: https://www.instagram.com/agnezmo/)
Agnez Mo dan Kontroversi Royalti: Apa yang Terjadi?
Atensi dalam media sosial saat ini tertuju pada Agnez Mo digugat oleh Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja", atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Gugatan itu dilayangkan setelah Agnez Mo membawakan lagu tersebut dalam tiga konser pada Mei 2023, yang digelar di Surabaya, Jakarta, dan Bandung, tanpa izin dari Bias. Ia menegaskan bahwa promotor konser tidak membayar royalti yang seharusnya diterimanya. Padahal, dalam aturan, promotor harus membayar royalti sebesar 2 persen dari penjualan tiket, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dalam perkara ini.
Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnez Mo bersalah atas pelanggaran hak cipta dan mewajibkannya membayar ganti rugi kepada Ari Bias sebesar total Rp1,5 miliar. Jumlah tersebut ditetapkan dengan menaksir tiga konser, yang masing-masing konser dikenakan denda sebesar Rp500 juta.
Pengacara Agnez Mo menyebutkan bahwa kliennya menghadapi kasus ini dengan tenang dan bermaksud mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini telah memicu perdebatan di kalangan musisi dan praktisi hukum mengenai hak cipta dan pembagian royalti. Beberapa penyanyi lain juga telah tersandung kasus serupa, seperti Via Vallen yang dihadapkan pada kritik dari Jerinx, drummer band Superman is Dead.
Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 18 Februari 2025. Agnez Mo telah menyatakan bahwa dia tidak pernah menganggap pencipta lagu tidak berhak mendapatkan pembayaran, namun yang menjadi sorotan adalah mekanisme perizinan dan siapa yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran royalti tersebut. Dia juga menyayangkan adanya kesalahpahaman publik terhadap dirinya dan para musisi lain yang ikut bersuara.
Dalam kasus ini, Ari Bias telah menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya adalah upaya untuk melindungi hak cipta musisi di Indonesia. Dia juga menaruh harapan agar vonis yang dialamatkan kepada Agnez Mo dapat menjadi pelajaran bagi setiap insan yang menggeluti industri musik agar lebih memperhatikan izin saat membawakan karya orang lain.
Bagaimana perkembangan isu ini di media? Dengan bantuan media monitoring dari Kazee, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana isu ini diberitakan, tren pemberitaan yang berkembang, serta sentimen publik terhadapnya. Tools ini memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai platform media, termasuk berita online dan media sosial sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai persebaran dan dampak dari isu yang sedang berlangsung.
Tren Pemberitaan
Atensi isu utama tertuju pada Agnez Mo telah dinyatakan kalah dalam kasus pelanggaran hak cipta oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Agnez Mo menyanyikan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias tanpa izin resmi dari pencipta lagunya. Pengadilan memutuskan bahwa Agnez Mo harus membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.
Beberapa musisi dan pencipta lagu lain, seperti Piyu Padi dan Ahmad Dhani, telah menanggapi kasus ini dengan mendukung langkah Ari Bias menuntut royalti. Ahmad Dhani juga telah menyindir Agnez Mo, menyatakan bahwa Ari Lasso membayar royalti Rp 50 juta kepadanya tiap bulan.
Kasus ini telah memicu perdebatan tentang hak cipta dan royalti di industri musik Indonesia. Beberapa pihak telah menyatakan bahwa Agnez Mo harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sementara yang lain telah mendukung langkah Agnez Mo untuk mengajukan kasasi.
Kesimpulan
Kasus gugatan hak cipta yang menimpa Agnez menunjukkan pentingnya pemantauan isu di media, terutama dalam menangani krisis reputasi dan memahami persepsi publik. Dengan bantuan Kazee media monitoring, berbagai pihak—mulai dari artis, manajemen, hingga tim hukum—dapat menganalisis pemberitaan, tren percakapan, serta sentimen publik secara real-time. Dengan wawasan yang lebih mendalam, strategi komunikasi dan langkah hukum dapat disusun dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini