Siapa sih yang nggak tau Labuan Bajo?

Labuan Bajo, surga tersembunyi yang ada di Indonesia Timur ini, kini kembali jadi perbincangan hangat.

Ini dimulai sesaat setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Penataan Kawasan Marina Labuan Bajo pada Kamis lalu (21/07/22).

Setelah sebelumnya meresmikan Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu di Labuan Bajo pada Oktober silam, kini giliran Bandara Komodo, Penataan Pulau Rinca dan Kawasan Marina Labuan Bajo yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Lewat peresmian infrastruktur ini, Labuan Bajo layak disebut Kawasan Super Prioritas Pariwisata yang spektakuler. Melalui akun Twitter-nya @jokowi, ia juga menghimbau agar masyarakat sekitar bisa menjaga kebersihan lingkungan.

Proyek pengembangan wisata yang dicetuskan oleh Joko Widodo alias Jokowi ini, rencananya akan menawarkan kawasan pariwisata eksklusif untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Berkat pembangunan kawasan wisata ini, Labuan Bajo jadi sorotan awak media dan warganet di berbagai media sosial lho guys! Kita bisa lihat bersama grafik data di bawah ini melalui pantauan Kazee Media Monitoring.

Puncak pemberitaannya terjadi pada 21 Juli 2022 tepat setelah Presiden Jokowi meresmikan penataan kawasan Marina di Labuan Bajo. Isu ini disorot dan didominasi portal berita online, yang kemudian disusul oleh platform Twitter dan Youtube.

Nggak cuma itu, kata kunci ‘bajo’, ‘labuan’, ‘marina’, ‘menteri’, dan ‘rinca’ juga jadi keyword yang paling sering dan paling banyak digunakan warganet maupun pemberitaan secara luas.

Aksi Protes Warga Tuntut Ganti Rugi Penggusuran Lahan

Kemeriahan dengan sorak sorai dan tepuk tangan dalam acara peresmian Penataan Kawasan Marina Labuan Bajo, ternyata tidak ada artinya bagi warga lokal Labuan Bajo.

Mereka justru menuntut ganti rugi atas penggusuran rumah, sawah, dan ladang milik mereka yang dilakukan pemerintah untuk proyek pembangunan jalan strategis nasional.

Sebenarnya, aksi protes serupa juga pernah dilakukan warga pada April 2022 lalu.

Dilansir dari floresa.co, hal ini terjadi karena sebagian dari lahan yang telah mereka tempati yakni sejak tahun 1990 masuk ke dalam wilayah 400 hektar untuk pembangunan pembukaan jalan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BOP-LBF).

Puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak dari Komunitas Racang Buka menghadang penggusuran lahan.

“Pak Jokowi Bunuh Sekalian Saja Kami Daripada Perintah BPO-LBF Kuasai Kebun Kami, “Bunuh dan Tembak Saja Warga Bowosie Pak Jokowi”.

Kira-kira begitulah apa yang mereka suarakan dan harap didengar oleh Presiden.

Penggusuran itu juga telah ditentang berbagai pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi PSN di Labuan Bajo dan menghargai aspirasi warga yang kehilangan tanah mereka.

Sejak pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo mulai direalisasikan, Presiden RI ini memang kerap perbincangan dalam isu ini.

Terbukti dari grafik diatas, Presiden Joko Widodo jadi tokoh yang paling banyak dibicarakan di media terkait peresmian penataan Kawasan Marina. Lalu, diikuti Iriana Jokowi dan Sandiaga Uno yang turut hadir dalam event tersebut.

Dianggap Bertentangan dengan Konservasi

Selain penataan Kawasan Marina, Pulau Rinca nantinya juga digadang-gadang menjadi destinasi wisata premium. Melalui konsep taman wisata “Jurrasic Park” para wisatawan dapat wisatawan melihat komodo. Resort-resort eksklusif juga dizinkan beroperasi di situs warisan dunia Unesco itu.

Dengan harapan, dapat meningkatkan angka wisatawan domestik maupun mancanegara, karena keberadaan hewan yang dilindungi yang menjadi perhatian banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

Sayangnya, penataan Pulau Rinca juga menoreh aksi protes dari warga karena pembangunan yang dianggap bertentangan dengan konservasi.

Perubahan drastis paradigma pembangunan ‘pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Peneliti pada Center of Southeast Asian Studies (CSEAS), Universitas Kyoto Jepang itu menuturkan, skema ini mengancam keutuhan TN Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia.

Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kantor Bupati Manggarai Barat pun menanggapi keberatan atas kebijakan tersebut.

“Kami menilai model pengelolaan Taman Nasional Komodo sekarang ini sangat bertentangan dengan konservasi dan keadilan ekonomi sebagai prinsip dasar pariwisata yang selama ini sangat kami junjung tinggi,” ujarnya.

Selain membahayakan konservasi, kehadiran resort-resort ekslusif di dalam kawasan konservasi ini juga menciptakan monopoli bisnis pariwisata di kawasan TN Komodo yang meminggirkan warga lokal.

Kebijakan ini mematikan mata pencaharian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah.Terutama bagi masyarakat lokal Manggarai Barat dan masyarakat NTT secara umum yang selama ini hidup dari sektor pariwisata.

Penutup

Pro kontra terkait pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo ini pada akhirnya membawa kesimpulan bahwa pemerintah dan warga lokal tentunya memiliki niat dan tujuan baik dalam membangun Labuan Bajo menjadi lebih baik. Semoga pro kontra ini lekas rampung tanpa memberatkan salah satu pihak.