Smart City memang sudah tidak asing lagi untuk beberapa kalangan masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang Yogyakarta dan lainnya sudah mulai mengadopsi konsep smart city. Sebuah kota bisa disebut kota pintar atau Smart City jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Implementasi smart city di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai hingga kesiapan pemerintah setempat. Menurut Nam dan Pardo, pada hakikatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan satu-satunya karakteristik smart city.

Hal lain yang lebih penting dari Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah peran manusia (smart people) dan pendidikan dalam pembangunan perkotaan. Smart people, dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat, bersikap plural secara sosial dan etnis, fleksibel, kreatif, berpikiran terbuka, selalu terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai warga negara, smart people sebetulnya merupakan subjek terpenting dari smart city, namun mereka sering diabaikan. 

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, memberikan layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu bisa memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Humas yang dapat berperan sebagai penghubung antara organisasi pemerintahan dengan publiknya.

Maka dari itu, peran humas di butuhkan untuk menerapkan konsep Smart City di kalangan internal maupun kalangan eksternal dalam ruang lingkup kota. Hal tesebut dikarenakan fungsi Humas yang dapat berperan sebagai penghubung antara organisasi pemerintahan dengan publiknya.  Dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah menuju Smart City, berikut adalah peran humas yang perlu dilakukan :

• Mengamankan kebijakan pemerintah 

Peran ini dilakukan humas dengan memantau opini masyarakat terhadap pemerintah melalui media massa dan media sosial. Ketika terjadi pemeritaan yang mengkritik kinerja pemerintah, humas berperan menangani hal tersebut seperti mengirimkan berita klarifikasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaita untuk memperbaiki hal tersebut. Humas menyadari bahwa pemberitaan yang muncul terkadang subjektif yang dipengaruhi oleh situasi politik. Oleh karena itu, humas bertanggungjawab dalam mengamankan kebijakan pemerintah di mata publik dengan memantau pemberitaan, sehingga kabar dan isu negatif yang disebarluaskan segera di atasi dan di klarifikasi.

• Menyampaikan informasi 

Dalam rangka mewujudkan Kota Smart City humas berperan dalam melakukan publikasi. Humas bertanggungjawab untuk menginformasikan kebijakan dan kegiatan yang akan dan telah di selenggarakan pemerintah. Media publikasi yang digunakan diantaranya yaitu media cetak, media elektronik, media massa online, media sosial serta pada pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat. Dalam melakukan publikasi di media massa seorang humas harus dapat menjalin hubungan baik dengan media cetak koran, media online, tabloid, media televisi dan media radio agar publisitas tersampaikan dengan baik.

• Menjadi komunikator atau juru bicara dan mediator pemerintah

Humas selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam berbagai program Smart City. Selain untuk melakukan peran publikasi, humas berpera sebagai informan atau juru bicara bagi media massa dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan dan program tersebut.

• Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional

Dalam meciptakan iklim yang kondusif, humas menjalankan peran dalam membentuk dan menjaga citra positif  di masyarakat. Citra positif dibutuhkan untuk dapat memperoleh kepercayaan public sehingga, segala program dan kegiatanyang di rancang dapat didukung.

• membuat laporan, humas mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara dan mempertahankan kontrak antara perwakilan organisasi dan publik. Humas mengatur speaking Egagement, pidato untuk kepentingan sebuah instansi, membuat film, slide, atau presentasi visual lain dalam rapat dan merencanakan konvensi. Humas juga bertanggung jawab menyiapkan laporan tahunan dan menulis proposal untuk proyek-proyek yang beragam.