Dampak Program Kartu Prakerja

Minggu lalu, pemerintah melalui Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia kembali meresmikan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke 39.

Terhitung sudah 2 tahun lebih sejak peluncurannya pada Mei 2020, program ini berjalan dengan harapan dapat menciptakan SDM unggul melalui pelatihan dan insentif yang diberikan.

Alih-alih memberdayakan mereka yang terdampak pandemi Covid-19, program ini justru dianggap kurang signifikan dalam mengurangi angka pengangguran nasional.

Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti apa sih efek nyata dari program kartu prakerja ini? Mari kita ulas bersama.

Kenal Lebih Dekat dengan Program Kartu Pekerja

Siapa yang tidak kenal dengan program kartu prakerja? Mungkin bagi Anda program ini sudah tak asing di telinga, dua tahun terakhir ini.

Program yang diluncurkan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja ini, merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Progam Kartu Pekerja memberikan bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah melalui program Kartu Prakerja memberikan insentif kepada para pesertanya dengan syarat peserta yang terdaftar di akun prakerja harus mengikuti pelatihan yang telah disediakan.

Setelah mengikuti pelatihan, setiap peserta bisa mendapat sebesar Rp 3.550.000 yang akan ditransfer Rp 600.000 selama empat bulan, dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan dapat insentif tambahan sebesar Rp 150.000.                                                                         

Awal peluncuranya pada 11 April 2020, prakerja hanya diikuti 15 orang, namun kini  pendaftarnya membludak hingga mencapai angka 86 juta. Sungguh sangat signifikan dibandingkan jumlah peserta tahun lalu yaitu 11,4 juta.

Program Kartu Prakerja dalam Ruang Media 

Sampai saat ini, program Prakerja sudah memasuki gelombang ke 39. Artinya, semakin banyak pula peserta yang seharusnya sudah mendapatkan manfaat dari program ini.

Apakah Anda termasuk salah satu penerima manfaatnya?

Nah, seiring dengan banyaknya peserta yang mengetahui dan terdaftar dalam program ini, membuat kartu prakerja sering jadi perbincangan dalam ruang media.

Dalam satu bulan terakhir, penyebutan terkait program kartu pekerja dalam berbagai kanal media mencapai 2000 mention. Diantaranya paling banyak disebut di portal berita, Twitter, Facebook dan disusul oleh Instagram.

Tak hanya itu, mayoritas dari warganet juga banyak menggencarkan tagar “siapdarisekarang” “prakerja” dan “AirlanggaHartanto” di media sosial mereka.  Tagar #siapdarisekarang menjadi hashtag yang paling banyak digunakan karena #siapdarisekarang merupakan hashtag campaign program Prakerja.

Kartu Prakerja Menuai Polemik

Dibalik manfaat yang diberikan, sejak awal diluncurkan program kartu prakerja justru banyak menuai kontroversi dan kritikan.

Bahkan, saat gelombang ke-4 akan dibuka di pertengahan tahun 2020, banyak pihak yang mendesak agar pemerintah dapat menghentikan program ini, salah satunya KPK.

KPK diminta segera melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja yang menelan anggaran hingga Rp 5,6 triliun.

Desakan ini semakin memanas berkat sorotan publik.

Mereka menilai kurangnya transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana, sehingga membuat perbedaan harga pelatihan antar lembaga pelatihan.

Bahkan, seharusnya hampir semua pelatihan yang ditawarkan itu bisa gratis.

Oleh karenanya, mereka berharap pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola program ini.

Efektifkah Program Kartu Prakerja?

Akibat  desakan tersebut, sempat diisukan pendaftaran ditutup dan berakhir pada akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja justru kembali berlanjut pada tahun 2022.

Bahkan di tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun, lebih besar dari tahun 2021 yakni 9,4 trilliun.

Terhitung sejak 2020, jumlah penerima manfaat program sudah mencapai 11,4 juta orang. Banyak dari warganet yang merasakan manfaat dari program ini dan memberikan testimoni  mereka.

“Program prakerja, PKH, kartu sembako BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita.”

Sri Mulyani

Meski jika dilihat dari satu sisi program ini membantu rakyat. Namun, nyatanya program prakerja dinilai belum signifikan dalam mengurangi angka pengangguran nasional.

Faktanya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang, hanya turun 670.000 orang dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta.

Lantas, apa yang membuat program Kartu Prakerja terus dilanjutkan jika tidak bisa mengurangi angka pengangguran?

Sepadankah hasil real di lapangan dengan alokasi anggaran yang digelontorkan?

Menanggapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penyebab pengangguran itu kompleks, sehingga Program Kartu Prakerja belum mampu untuk menyelesaikan masalah pengangguran secara signifikan.

"Program ini membantu kebekerjaan pesertanya, dan perlu dicatat penyebab pengangguran itu kompleks ada dari sisi demand dan supply, dan dari Prakerja ini kita menyediakan supply."

Airlangga Hartanto dalam konferensi Pers Penutupan Program Kartu Prakerja 2021

Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menjadi tokoh politik yang terus menerus disebut jika dikaitkan dengan program kartu prakerja. Dua lain diantaranya adalah Joko Widodo selaku Presiden RI dan Sri Mulyani sebagai  Menteri Keuangan.

Kembali lagi pada polemik kartu prakerja. Apa yang membuat banyak pro kontra terkait penyelenggaraan program ini? Mari kita lanjut menganalisis.

Pertama, program ini dinilai sebatas memberikan penghidupan layak bukan menyediakan lowongan kerja.

Pemerintah tidak memberi jaminan apakah setelah mengikuti rangkaian kegiatan program ini, akan mendapatkan pekerjaan atau tidak.

Termasuk jaminan yang diberikan terhadap para pekerja/buruh yang sudah di PHK oleh pemilik perusahaan, apakah mereka akan mendapatkan pekerjaannya kembali setelah badai pandemi  berakhir.

Kedua, selain rawan kebocoran data, anggaran besar yang digelontorkan untukprogram ini harusnya benar-benar diawasi. Mesti dipastikan juga bahwa kartu prakerja ini bukan termasuk pemborosan anggaran dan rentan korupsi.

Ketiga, struktur ketenagakerjaan di Indonesia terdiri 55% pekerja informal, 45% formal. Sebagian besar dari mereka adalah tamatan SD atau SMP dengan status bekerja sebagai buruh. Implikasinya adalah upah. Maka tentu mereka akan sulit mengikuti pelatihan berbasis digital dan mengaplikasikannya dalam mencari pekerjaan baru.

Ditengah kontroversi yang beredar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa program prakerja masih jauh dari kata sempurna.

“Program Kartu Prakerja masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saya  berharap agar program ini diberikan ruang untuk terus memperbaiki diri.”

Airlangga Hartanto

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menilai bahwa program ini telah banyak dirasakan manfaat bagi penerimanya, sehingga masyarakat meminta program tersebut dilanjutkan.

“Program ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan anggarannya sudah ada. Yang penting sekarang dievaluasi dulu.”

Joko Widodo