Pada 1 November 2021, Presiden Joko Widodo bertolak ke Glasgow untuk menghadiri KTT COP yang ke-26. Dilansir dari Downtoearth.org, COP atau Conference of Parties adalah badan pengambil keputusan puncak United Nations Climate Change Framework Convention atau Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). UNFCCC dibentuk pada tahun 1994 untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca dan melindungi bumi dari ancaman perubahan iklim. Anggota COP telah mengadakan pertemuan setiap tahun sejak tahun 1995. COP pertamakali diselenggarakan di Jerman.

Dikutip dari CNN Indonesia, dalam pidatonya di KTT COP26 Glasgow, Inggris, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen kuat dalam membantu menangani perubahan iklim yang terus memburuk. Jokowi juga turut membeberkan rencana Indonesia mencapai nol emisi seperti restorasi hutan hingga memaparkan capaian terkait kebakaran hutan yang diklaim turun signifikan dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Presiden juga meminta kontribusi lebih dari negara-negara kaya kepada Indonesia dalam hal mitigasi perubahan iklim.

Untuk mencapai komitmen tersebut, tentu dibutuhkan dukungan pihak-pihak untuk membantu mewujudkan penurunan emisi dan perbaikan lingkungan hidup. Di Indonesia, pihak yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas fungsi lingkungan, mengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengendalian perubahan iklim adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu tertuang dalam PERPRES No. 16 Pasal 3 Tahun 2015 tentang fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai perusahaan Big Data, Kazee Digital Indonesia mencoba memetakan data isu yang beredar di media pada periode 30 Oktober – 4 November 2021 terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kata kunci "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan" OR "KLHK" pada system Kazee Media Monitoring Analytics. Berikut adalah peta lima isu tertinggi:

Berikut adalah isu tertinggi terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

• Peran Penting Gambut dan Mangrove Indonesia dalam Perubahan Iklim Dunia

Isu pertama tertinggi yang beredar terkait Gambut dan Mangrove di Indonesia yang bisa membantu mengatasi perubahan ini muncul karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan Mangrove memberikan kontribusi besar untuk mencapai target penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertuang di Nationally Determined Contribution (NDC). "Potensi Mangrove di Indonesia diangkat Presiden Joko Widodo di Glasgow. Beliau menyatakan Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi atau memulihkan ekosistem Mangrove dalam rangka karbon net sink 2030," kata Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) Kementerian LHK Sri Handayaningsih dalam webinar bertema "Toward Net SINK FoLU 2030 and Recovering National Economic Through Mangrove Rehabilitation"

• Menteri KLHK Sebut Isu Emisi Karbon Tak Boleh Hentikan Pembangunan

Isu kedua adalah terkait Menteri KLHK yang menyampaikan ”Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” ujar Siti kepada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow mengutip akun Twitternya , Kamis (4/11). Siti Nurbaya menyebut, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Menurut dia, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan. Di samping harus berkeadilan. Dia juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.

• COP ke-26, Menteri ESDM Sampaikan Komitmen Indonesia Capai Net Zero Emission

Isu tertinggi ketiga adalah terkait  Kementerian ESDM yang terus menjalin kerja sama secara aktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian negara dan lembaga lainnya dalam memenuhi target penurunan emisi.

• Menteri LHK: Konvensi Minamata Terus Beri Solusi Terkait Isu Merkuri

Isu tertinggi keempat adalah terkait Konvensi Minamata dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar memberi pesan kepada dunia bahwa Konvensi Minamata bisa memberi solusi terhadap masalah lingkungan hidup global yang berkaitan dengan Merkuri.

• Pusat Rehabilitasi Elang Jawa Dibangun di Kawasan Bromo Tengger Semeru

Isu tertinggi kelima terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merencanakan bakal membangun pusat rehabilitasi Elang Jawa di Jawa Timur.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata isu yang beredar pada periode 30 Oktober – 4 November tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan KTT COP26. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) terus berkontribusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan di Indonesia. Kedepannya, diharapkan dapat terus berkontribusi sesuai fungsi dan membantu mengejar penurunan emisi karbon dan memperbaiki perubahan iklim di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mengatasi hal ini.

Referensi:

https://www.downtoearth.org.in/climate-change/coplist

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211102073643-134-715317/isi-pidato-jokowi-di-ktt-perubahan-iklim-cop26

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41738/perpres-no-16-tahun-2015

#KementerianLingkunganHidupdanKehutanan #KementerianESDM #JokoWidodo #COP26 #ZeroEmission