.svg)
.svg)
Media Intelligence
.svg)
Research Intelligence
.svg)
Location Intelligence
.svg)
News Analysis .svg)
Solution By Departement 
.svg)
Solution By Industry 
.svg)
Kazee Insight .svg)
Company .svg)
Isu Dibalik Tranding Tagar #MafiaPCR
Bayu Septian
03 November 2021 07:53
Aturan tes Polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat wajib untuk melakukan perjalanan yang berubah-ubah menimbulkan kebigungan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, perubahan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, hal tersebut dianggap telah mengindikasikan kebijakan dibuat atas adanya pengaruh kepentingan dari suatu kelompok demi mendapatkan keuntungan.
Senin 1 November 2021, tagar #mafiapcr pun menjadi trending di media sosial twitter, tagar ini muncul akibat buntut dari pemerintah yang kembali mengeluarkan aturan baru mengenai aturan perjalanan darat.
Pergerakan Isu Mafia PCR
Senada dengan tangkapan layar mapaybandung.com, media monitoring kazee pun melihat puncak isu yang terjadi terkait mafia PCR terjadi pada 1 November 2021. Terdiri dari 155 total data, 126 diantaranya yakni di media sosial twitter. Data tersebut didapat dengan menggunakan query spesifik yakni "Mafia" AND "PCR".
Dari data tersebut, Kazee dengan menggunakan teknologi media monitoring telah memetakan isu yang diperbincangkan terkait mafia PCR yang berkembang selama 1 minggu terakhir periode 28 Oktober hingga 3 November 2021.
Isu Perbincangan
- Terlibatnya Luhut Binsar Panjaitan dalam mafia PCR menjadi yang paling hangat diperbincangkan. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi, diisukan terlibat dalam bisnis tes PCR. Hal ini lantaran PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid-19 di RI itu disebut didirikan Luhut dan 8 pemegang saham lainnya
- Isu terkait relawan Jokowi tuntun mundur Menteri yang terlibat bisnis PCR berkembang mulanya saat relawan jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) menduga ada yang memainkan harga tes tes polymerase chain reaction atau PCR hingga menjulang tinggi. Di sisi lain, harga PCR baru turun ketika diperintahkan Presiden Joko Widodo. Menurut Noel, jika ada anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang terlibat meroketnya harga PCR, harus bertanggung jawab secara hukum.
- Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, Aturan tes Polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat wajib untuk melakukan perjalanan yang berubah-ubah dianggap telah mengindikasikan kebijakan PCR dibuat atas adanya pengaruh kepentingan dari suatu kelompok demi mendapatkan keuntungan.
- Haris Rusly Moti dalam akun @motizenchannel yang memiliki total pengikut 8.37 ribu menyebut, bahwa Mafia Istana, yaitu kompolotan politik & bisnis yg punya akses tertinggi dalam membuat, mengubah atau mempengaruhi kebijakan Istana negara untuk mengeruk keuntungan. Kasus PCR adalah puncak gunung es dari kejahatan komplotan Mafia Istana yg membajak institusi Kepresidenan.
Related Articles
