.svg)
.svg)
Media Intelligence
.svg)
Research Intelligence
.svg)
Location Intelligence
.svg)
News Analysis .svg)
Solution By Departement 
.svg)
Solution By Industry 
.svg)
Kazee Insight .svg)
Company .svg)
Data Covid-19 Tak Sinkron Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Inilah 10 Topik yang Berkembang Berdasarkan Perspektif Media Monitoring
Bayu Septian
12 August 2021 12:07
Pandemi Covid-19 sudah berjalan selama 1,5 tahun. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menghentikan atau menekan laju penyebaran virus Covid-19. Mulai dari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), percepatan vaksinasi, pemberian paket obat gratis bagi pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman), bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, dan lain sebagainya.
Hingga kini, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga lainnya saling bersinergi. Meskipun demikian, angka kasus harian Covid-19 masih fluktuatif.
Namun, belakangan ini tersiar kabar bahwa data Covid-19 tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hal itu menuai polemik.
Atas dasar itu, Kazee Media Monitoring telah memetakan data berdasarkan topik atau isu yang berkembang dalam jagat online dengan menggunakan pemberitaan Media Online sebagai basis analisis selama periode 01 Juli hingga 12 Agustus 2021.
Kata kunci yang digunakan:
“Data Covid-19”, “Data Covid”, “Data Kasus Covid-19”, “Data Kasus Corona”, “Data Kematian”, “Data Pusat-Daerah”, “Data Pusat dan Daerah”.
Selama periode ini, terdapat 19,047 data yang terdistribusi ke dalam linimasa Twitter sebanyak 15,481 cuitan, 3,457 pemberitaan dalam Media Online, 78 unggahan dari Instagram, 24 konten video dalam YouTube, 5 artikel pada Blog, serta masing-masing terdapat 1 unggahan berita dalam Media Cetak dan tayangan pada TV Program.
Pada 22 Juli 2021, terjadi puncak ekspos dengan perolehan 4,476 data yang didominasi oleh cuitan dalam Twitter sebanyak 4,389 data. Hal itu disebabkan adanya topik mengenai: 1) Kejanggalan data Covid-19 yang diumumkan pemerintah tak kunjung berakhir. Diduga manipulatif, 2) Pengalaman netizen merekap data Covid yang masih menggunakan Excel dan dihitung manual, sehingga banyak selisihnya, 3) Netizen berharap ada yang menghimpun data kematian akibat Covid-19 dengan detil atau lebih akurat dan valid.
Sementara itu, data dalam Media Online memuncak pada 11 Agustus 2021, sebanyak 419 berita. 3 topik yang masif diberitakan di antaranya: 1) Indikator angka kematian diperlukan dalam upaya menilai situasi epidemiologi, 2) Data kematian akibat Covid-19 di Indonesia disebut tak akurat, 3) Anomali data kematian akibat Covid-19 di Indonesia dipengaruhi keterlambatan pemerintah daerah dalam memperbarui laporan.
Adapun hal lainnya yang dapat dikaji melalui pendekatan pemetaan topik selama periode ini dan menggunakan Media Online sebagai basis analisis, di antaranya:
10 topik di atas merupakan informasi yang berkembang dan ramai diberitakan dalam Media Online. Yang mana topik mengenai penghapusan data kematian akibat Covid-19 dari indikator evaluasi berdasarkan keputusan pemerintah pusat dinilai tidak sesuai kaidah pengendalian pandemi bahkan bisa berakibat fatal. Keputusan tersebut bisa membuat pandemi di Indonesia tak kunjung usai karena didasarkan pada data yang tidak valid dan bisa salah dalam pengambilan kebijakan. Topik ini memiliki bobot sebesar 64% karena intensitas pemberitaan sangat masif.
Berkaitan dengan itu, berikut beberapa provinsi yang masif diberitakan dalam berbagai media.
Melalui peta persebaran di atas, dapat dilihat bahwa Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak diberitakan dan dibicarakan dalam Media Online maupun media sosial dengan bobot sebesar 12,4%. Hal itu dikarenakan adanya topik mengenai: 1) Jawa Timur mencatatkan kasus kematian tertinggi dan penambahan angka kematian hari ini. Kementerian Kesehatan mencatat kasus kematian di Jatim bertambah 431 orang sehingga totalnya 24.052 orang. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, 2) Kota Malang menjadi sorotan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 akibat masalah pembaruan data. Banyak data kasus yang lambat dilaporkan termasuk data kasus kesembuhan pasien Covid-19, 3) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur dr. Sutrisno, menyatakan pihaknya menilai data kasus kematian akibat Covid-19 sejumlah daerah di Jatim saat ini tak layak untuk jadi dasar pengambilan kebijakan masa pandemi. Pasalnya, banyak kematian terkait Covid-19 yang tak dilaporkan.
Menangani pandemi Covid-19 memang tidak mudah, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari semua elemen masyarakat untuk menekan angka kasus Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes) 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) serta vaksinasi. Selain itu, diharapkan juga Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah dapat melaporkan hasil pengumpulan data yang sudah melewati proses validasi secara realtime dan terpusat dengan menggunakan sistem terintegrasi agar meminimalisir terjadinya selisih atau perbedaan angka.
Related Articles
