Perjalanan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Pic: www.dictio.id

Indonesia merupakan suatu negara independen yang memiliki sistem untuk digunakan sebagai acuan untuk mengelola negaranya, sistem tersebut dinamakan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam catatan sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan dengan situasi dan kondisi zaman. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, terlebih dahulu pahami bersama apa itu sistem pemerintahan.

Dikutup dari sistempemerintahanannegaraindonesia.blogspot.com, terdapat berbagai pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli dan secara bahasa. Pengertian sistem pemerintahan secara bahasa atau istilah yakni sebagai berikut:

  • Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, cara, jaringan, atau susunan.
  • Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
  • Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sedangkan sistem pemerintahan menurut beberapa para ahli sebagai berikut.

  • Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).  Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa  sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
  • Bagir Manan mengungkapkan pula bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (begrip) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip geen macht zonder veraantwoordelijkheid (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).Terdapat beberapa perubahan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan tiga konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Secara formal terdapat beberapa periode perkembangan sistem pemerintahan Indonesia.

Mengutip dari kompas.com, periode pemerintahan itu terbagi menjadi tiga, yakni, pemerintahan orde lama, pemerintahan, orde baru, dan pemerintahan reformasi. Berikut penjelasannya.

  1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balances.

Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.

Perubaham sistem presidensial

Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.

  • Sistem Parlementer

Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950. Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.

  • Sistem Liberal

Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

  • Sistem Demokrasi Terpimpin

Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.

  • Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru

Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997. Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.

  • Pemerintahan Masa Reformasi

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Baca juga: Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

Beberapa contoh variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

1.    Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2.    Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

3.    Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

4.    Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan negara.

Reference: https://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.com/2014/06/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa.html

https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20

https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/060000469/era-pemerintahan-di-indonesia-sejak-kemerdekaan?page=all

#pemerintahan #Indonesia #goverment #indonesiangovermentsistem #govermentsistem #reformasi #ordebaru #ordelama #demokrasi #parlementer #presidensial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *