Inilah Awal dari Pengembangan Smart City di Indonesia

Inilah Awal dari Pengembangan Smart City di Indonesia
Ilustrasi Pengembangan Smart City. (Sumber: The Jakarta Post)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.  Bahkan, memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, merupakan pulau utama Indonesia. Menurut data yang dipublikasikan oleh Worldometer, kini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta jiwa atau 3,51% dari total populasi dunia (Data April 2020). Berkaca dari data tersebut, Indonesia berada di peringkat empat sebagai negara yang berpenduduk padat setelah China (1,43 miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (330 juta jiwa).

Rata-rata, Indonesia dihuni oleh masyarakat urban yang sangat bergantung pada perkembangan zaman. Teknologi merupakan salah satu unsur dari perkembangan zaman, bahkan kini gaya hidup modern sudah menguasai sebagian besar masyarakat Indonesia yang dibantu oleh kehadiran internet, layaknya perpustakaan terlengkap di dunia.

Berkat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, akses informasi jadi semakin mudah. Bahkan, kini dunia pun sudah bisa digenggam oleh kita. Hmm.. menyenangkan.

Adanya teknologi digital memang memberikan banyak solusi dalam kehidupan sehari-hari, namun di sisi lain, peran teknologi digital belum sepenuhnya membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam berbagai sektor.    

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah pusat menggagas konsep smart city atau kota cerdas untuk diterapkan di Indonesia sebagai solusi publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Solusi tersebut dihadirkan untuk meminimalisir permasalahan dari dampak peningkatan populasi. Sebagaimana yang kita tahu, permasalahan tiap daerah berbeda-beda tingkat kompleksitasnya, seperti masalah lingkungan, kesehatan, keamanan, perekonomian, pendidikan, serta pelayanan publik dari instansi pemerintah.   

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, penyedia layanan telekomunikasi, lembaga riset dan pengembangan, serta institusi pendidikan, saling berkolaborasi untuk mewujudkan smart city di Indonesia dengan harapan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam rilis yang dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat M.Eng, mengatakan bahwa smart city atau kota cerdas adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Konsep smart city ini terdiri dari komponen-komponen pendukung, yakni: smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living.

Melalui konsep itu, dipastikan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan publik serta tantangan dengan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, juga berbasis teknologi.  Tentunya, untuk menyelesaikan permasalahan itu, semua sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Di Indonesia sudah banyak kota-kota yang menerapkan konsep smart city. Seperti Bandung, Surabaya, Malang, Tangerang, Bogor, Semarang, Denpasar, Bekasi, Yogyakarta, dan kota lainnya.

Namun, sudah sejauh manakah pengembangan smart city di Indonesia?

Untuk mewujudkan konsep smart city di Indonesia, dibutuhkan beberapa infrastruktur sistem komunikasi sebagai penunjang keberhasilan, seperti pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring atau yang biasa disebut Tol Langit, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), juga jaringan telekomunikasi.

Saat ini, jumlah infrastruktur sistem komunikasi tersebut sudah mencapai 1.500 BTS yang tersebar di berbagai daerah. Namun, hingga kini pemerintah pusat terus melakukan pembangunan infrastuktur tersebut demi terealisasinya konsep smart city di berbagai kota di Indonesia.

Sementara itu, para penyedia layanan telekomunikasi terus mengembangkan jangkauan jaringan (frekuensi) 4G dan 5G, sehingga teknologi Internet of Things (IoT) dapat terfasilitasi.

Di sisi yang sama, dibutuhkan data center dengan kapasitas yang besar.  Karena jumlah data pemerintah tersebar ke 2.700 data center, dan saat ini pemerintah menggunakan kapasitas sebesar 36 petabyte atau sekitar 36 juta gigabyte. Bahkan, diprediksikan 15 tahun kedepan pemerintah membutuhkan data center dengan kapasitas mencapai 140 petabyte.

Agar layanan publik dapat diakses masyarakat dengan mudah, kini sejumlah pemerintah daerah sudah menerapkan Command Center atau pusat komando. Mengingat masyarakat sudah berevolusi menjadi generasi yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat melayangkan laporan berupa keluhan/informasi lainnya melalui contact center, media sosial, dan juga aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan menggunakan layanan tersebut, keluhan dapat ditanggapi langsung dengan dinas atau instansi terkait. Tentu, hal tersebut didukung oleh teknologi cloud computing yang terintegrasi dalam jaringan berbasis internet.

Secara umum, Command Center dapat dikatakan sebagai media monitoring yang berpusat pada sistem visualisasi serta integrasi data maupun informasi, dan diperoleh secara online untuk membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan. Pada akhirnya, Command Center membantu pengelolaan kota menjadi lebih efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan smart city.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *